Manajemen Laba

2.1.  Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas General Accepted Accounting Principle (GAAP). Menurut Schipper (1989) Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Selain itu dikemukakan juga oleh Healy & Wahlen (1999) bahwa Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan dengan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

2.2. Teori Keagenan (Agency Theory)

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki  Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba

2.3. Sasaran Manajemen Laba

Menurut Ayres (1994:27-29) terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang dapat dijadikan sasaran untuk dilakukan manajemen laba yaitu :

  1.  Kebijakan Akuntansi.

Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu antara menerapkan  akuntansi lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.

  1. Pendapatan.

Dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan.

  1.  Biaya.

Menganggap sebagai beban/ biaya atau menganggap sebagai  suatu tambahan investasi atas suatu biaya (amortize or capitalize of  investment).

2.4. Alasan Dilakukan Manajemen Laba

Alasan dilakukan manajemen laba karena:

  1. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi, hal ini karena tingkat  keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer.
  2. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. Perusahaan yang terancam  default  yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya, perusahaan berusaha menghindarinyadengan membuat kebijakan  yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan demikian akan memberi posisi bargaining yang relatif baik dalam negoisasi atau penjadwalan ulang utang antara pihak kreditor dengan perusahaan.
  3. Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.

 

1.5.   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Berdasarkan yang dilakukan olehWatts dan Zimmerman (1986) secara empiris membuktikan bahwa hubungan principal dan agent sering ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut adalah manajemen laba. Faktor-faktor yang diajukan oleh Watt dan Zimmerman adalah:

  1. Hipotesis Bonus Plan.

Perusahaan dengan bonus plan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan income saat ini.

  1. Debt To Equity Hypothesis.

Bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity besar maka manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatakan pendapatan atau laba.

  1. Political Cost Hypothesis

Bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan.

2.5.  Terjadinya Manajemen Laba

Menurut Ayres (1994:27-29) manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer dengan cara-cara sebagai berikut:

  1. Manajer dapat menentukan kapan  waktu akan melakukan manajemen laba  melalui kebijakannya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara  pribadi merupakan wewenang dari para manajer.
  2. Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang  wajib diterapkan oleh suatu perusahaan. Yaitu antara menerapkan lebih  awal atau menunda sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.
  3. Upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu dari sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada (GAAP).

 

1.6.     Motivasi Manajemen Laba

Beberapa motivasi terjadinya manajemen laba yaitu:

  1. Motivasi Program Bonus (Bonus Plan Motivations).

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

  1. Motivasi politik (Political Motivations)

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan yang lebih ketat.

  1. Motivasi Perpajakan (Taxation Motivations)

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

  1. Motivasi perubahan CEO (Changes of CEO Motivations)

CEO (Chief Executive Officer) yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk menaikkan bonus mereka, dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5.Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

6.Motivasi perjanjian utang (Debt Covenants Motivations)

Perjanjian utang timbul karena adanya kontrak jangka panjang yang dilakukan oleh manajemen laba. pelanggaran terhadap hal tersebut akan mengakibatkan biaya yang tinggi terhadap perusahaan, oleh karena itu manajer berusaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap covenant.

 

Healy dan Wahlen (1999) membagi motivasi earnings management menjadi tiga, yaitu:

a.  Capital Market

Penggunaan secara luas informasi akuntansi oleh investor dan analis keuangan untuk membantu menilai saham dapat menciptakan insentif bagi manajemen untuk memanipulasi laba dalam usaha mempengaruhi harga saham.

b.   Constructing Motivations

Healy dan Wahlen (1999) dalam Qomariyah (2006) membaginya menjadi dua, yaitu: lending constract dan management compensation constract. Esensi penjelasan Healy dan Wahlen (1999) sama dengan uraian Scott (2000) di atas, dimana penjelasan lending constract motivatons sama dengan other constractual motivations dan management compensationsconstract motivationssama dengan bonus scheme motivations.

c.   Regulatory Motivations

Terdapat tiga bentuk dalam motivasi ini, yaitu:

1)    Industry Regulations Motivations

Industri-industri diatur dengan derajat pengaturan berbeda di masing-masing industri, beberapa diantaranya seperti industri perbankan dan asuransi menghadapi pemantauan yang lebih ketat oleh pihak regulator termasuk data-data akuntansi. Peraturan perbankan mengharuskan bank mencapai Cumulative Abnormal Return (CAR) tertentu, sedangkan peraturan asuransi menghasilkan perusahaan asuransi memenuhi syarat-syarat kesehatan keuangan minimum. Peraturan seperti ini menciptakan insentif bagi manajemen untuk mengatur laporan keuangan dan neraca sesuai dengan kepentingan pihak regulator.

2)   Anti-trust and Other Regulations

Perusahaan yang berbeda di dalam penyelidikan pelanggaran anti-trust atau menghadapi konsekuensi politik yang tidak menguntungkan memiliki insentif untuk mengatur labanya agar tampak kurang menguntungkan. Manajemen yang memiliki subsidi dan proteksi pemerintah juga memilki insentif yang sama.

3)    Tax Planning Purposes

Healy dan Wahlen (1999) tidak menjelaskan bagian ini, karena menurutnya earnings management untuk tujuan perencanaan pajak merupakan bagian tugas (dominant) otorisasi pajak yang memiliki insentif yang sama.

1.7.   Teknik Manajemen Laba

        Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen laba pada laporan keuangan yaitu:

  1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

            Cara ini merupakan cara manajer untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

  1. Mengubah metode akuntansi

            Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metoda depresiasi aktiva tetap, dari metoda depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus.

  1. Menggeser perioda biaya atau pendapatan

            Beberapa orang menyebutkan rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional. Contoh: rekayasa perioda biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menundapengeluaran untuk penelitian sampai perioda akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai perioda akuntansi berikutnya, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai, dan lain-lain.

 

1.8.    Model-model Manajemen Laba

Ada beberapa bentuk manajemen laba yaitu:

  1. Taking a bath

              Dalam bentuk jika manajemen harus melaporkan kerugian, maka manajemen akan melaporkan dalam jumlah besar. Dengan tindakan ini manajemen berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan kerugian piutang perusahaan dapat dilimpahkan ke manajemen lama, jika terjadi pergantian manajer.

  1. Income Minimization (menurunkan laba)

              Dalam bentuk ini manajer akan menurunkan laba untuk tujuan tertentu, misalnya: untuk tujuan penghematan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Karena semakin rendah laba yang dilaporkan perusahaan semakin rendah pula pajak yang harus dibayarkan.

  1. Income Maximization (meningkatkan laba)

             Dalam bentuk ini manajer akan berusaha menaikkan laba untuk tujuan tertentu, misalnya: menjelang IPO manajer akan meningkatkan laba dengan harapan mendapatkan reaksi yang positif dari pasar.

  1. Income Smoothing (perataan laba)

              Income smoothing dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

Manajemen laba mempunyai dampak pada kebermanfaatan informasi laba dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang menggunakan kebijakan akuntansi agresif (positive discretionary accruals) mempunyai biaya modal lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan kebijakan akuntansi konservatif (negative discretionary accruals).

 

Manajemen laba dapat sinkron dengan kebermanfaatan informasi laba dalam pengambilan keputusan tetapi dapat juga tidak. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai alternatif solusi atas masalah yang timbul akibat manajemen laba yang dapat tidak sesuai dengan kebermanfaatan laba dalam pengambilan keputusan, dan solusi tersebut tidak menimbulkan masalah baru.

Salah satu alternatif adalah pemberlakuan standar akuntansi yang lebih ketat tetapi masih memberi peluang bagi manajemen dalam melakukan pemilihan kebijakan akuntansi dalam batas wajar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk mengkomunikasikan informasi privat yang dapat meningkatkan keinformasian laba, atau untuk tujuan efficient contracting berbasis laba. Standar akuntansi yang lebih ketat dapat meningkatkan kualitas laba, tetapi perlu diperhatikan bahwa standar akuntansi yang lebih atau terlalu ketat dapat meningkatkan manajemen laba total (manajemen laba akuntansi dan manajemen laba real) serta  meningkatkan biaya manajemen laba.

Derivatif & Lindung Nilai

  1. A.     PENDAHULUAN

 

Terbukanya dunia global diantara bangsa-bangsa bukan merupakan hal positif saja yang dapat diperoleh, melainkan dampak negatif pun harus dinikmati. Bermula dengan meluasnya ekonomi dan bisnis internasional dan terbuka lebar di belahan dunia, semakin mendorong terjadinya resiko bisnis yang semakin besar. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena memang transaksi atas kegiatan ekonomi dan bisnis global banyak dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak pasti, misalnya saja kurs mata uang. Kurs mata uang merupakan faktor penting yang menetukan harga sebuah transaksi antar Negara yang melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis. Ketika nilai kurs (dollar) menguat, maka akan memberikan sinyak bagi negara-negara yang melakukan transaksi dengan mata uang dollar akan mengurangi impornya atau transaksinya, kondisi ini akan merugikan bagi importir.

Kurs mata uang memang krusial posisinya dalam transaksi internasional sehingga beberapa pelaku bisnis memberikan solusi dengan melakukan kontrak derevatif, dimana hal ini akan menjawab ketidakpastiaan bisnis yang selama ini menjadi polemik diantara mereka. Kontrak derevatif melalui lindung nilai akan mengurangi resiko bisnis karena kontrak ini akan memberikan jaminan bagi pelaku bisnis atas pergerakan kurs mata uang yang terjadi.

 

  1. B.     APA DEREVATIF?

Menurut Siahaan (2008) derevatif adalah semacam kendaraan keuangan yang diturunkan atau diperanakkan dari induknya apakah induknya ini asset keuangan saham atau obligasi, komoditi, atau berbagai macam indeks seperti IHSG, LQ45, Hanseng, dan jenis-jenis lainnya. Sedangkan Wikipedia mendefinisikan derevatif sebagai sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok.

Definisi diatas memberikan pandangan bahwa derevatif merupakan kontrak perjanjian dan kesepakatan antara dua belah pihak pembeli dan penjual yang didalam kontraknya telah disepakati sekarang, namun realisasinya dimasa yang akan datang. Misalnya importir Indonesia melakukan kontrak derevatif dengan perusahaan di Amerika atas pembelian kedelai senilai $ 2,00/kg. Kemudian nilai dollar menguat dan menjadikan harga kedelai $ 3,00/kg jika menggunakan nilai tukar rupiah, maka importir tidak perlu membayar dengan harga $ 3,00/kg. Karena sudah melakukan kontrak derevatif dengan penjual yang ada di Amerika.

 

  1. C.      JENIS DEREVATIF?

Berdasarkan sifatnya derevatif dikelompokkan menjadi dua bagian (Madura: 2006) yaitu;

1)     Derevatif Komoditas

Derevatif komuditas merupakan kontrak derevatif yang terjadi pada barang-barang komoditi, seperti produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan (soft commodities) dan hasil pertambangan, emas dll. (hard commodities).

2)     Derevatif Keuangan

Derevatif keuangan merupakan kontrak derevatif yang terjadi pada instumen keuangan, seperti mata uang, saham, indeks gabungan, tingkat bungan jangka pendek, surat pembendaharaan negara dan obligasi.

 

  1. D.     PERAN EKONOMI PASAR DEREVATIF

Menurut Madura (2006)  peran dari ekonomi dalam pasar derevatif adalah sebagai berikut, yaitu;

1)     Risk Transfer

Salah satu fungsi ekonomi derevatif adalah sebagai alat pemindahan resiko pasar (transfer of market risk) yaitu pemindahan resiko akibat perubahan harga asset secara drastis atau perubahan harga portofolio asset yang tidak rasional oleh pihak lain yang ingin menghindari (hedgers) kepada pihak lain yang bersedia dan mampu mengendalikannya dengan lebih baik (speculators). Derevatif memperbaiki efisiensi perekonomian dengan memungkinkan pemakai mengenal secara pasti, mengisolir, dan mengelolah resiko harga dasar.

2)     Prince Discovery

Maksud price discovery dalam hal ini adalah proses terjadinya harga suatu asset dimana seseorang bersedia membelinya dan orang lain bersedia untuk menjual asset pada harga tersebut. Jika pasar berjangka (futures) digunakan secara kompetitif, harga-harga yang terjadi pada bursa berjangka dianggap dan dipertimbangkan masyarakat sebagai refleksi penawaran dan permintaan suatu komoditi.

3)     Transaction Integrity

Maksud dari transaction integrity dalam perekonomian yang hukumnya dan prasarana komersialnya belum berkembang, bursa komoditi berjangka dapat memainkan peranan penting sebagai penengah untuk menjembatani kredit sehingga merangsang bursa di dalam pembentukan harga berdasarkan pasar. Negara-negara yang sudah maju dan modern, banyak lembaga keuangan yang memanfaatkan bursa berjangka yang telah mapan, karena integritas kredit yang disediakan oleh clearing house yang dimiliki bursa. Sehingga kekuatan keuangan bursa sendiri menjadi pusat perhatian masyarakat keuangan internasional. Adanya bursa derevatif membuat keuangan lebih dipercaya.

 

  1. E.      PENGGUNA PASAR DEREVATIF

Munculnya pasar derevatif merupakan dampak dari kebutuhan pelaku bisnis, yang sering disebut dengan pengguna pasar deravatif, terdiri dari:

  1. Commercial users, adalah pengguna komersial futures dan options meliputi partisipan pasar tunai (komoditi dan keuangan) yang menggunakan derevatif untuk melindungi dirinya dari resiko pasar, mengalokasikan assetnya sehingga dapat melaksanakan operasi usahanya yang utama.
  2. Speculator, yang termasuk speculator adalah para peserta yang aktif dalam perdagangan futures dan options untuk mendapatkan keuntungan karena adanya pergerakan harga. Kelompok ini terdiri dari pengelola dan berjangka pelanggan besar dan kecil pada perusahaan efek, pedagang harta benda di bank komersial, dan perusahaan efek. Seorang speculator di dalam perdagangan kontrak berjangka mempunyai satu tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan (profit) dari keberhasilannya mengantisipasi pergerakan harga.
  3. Professional user, kelompok yang termasuk dalam pengguna professional adalah meliputi perusahaan pialang, perusahaan pembuat harga dan perusahaan yang melakukan operasi arbitrase (Madura: 2006).

 

  1. F.      INSTRUMENT DEREVATIF

1)     Forward Contract

Menurut Siahaan (2008) definisi dari forward contract atau kontrak penyerahan kemudian adalah perjanjian antara dua pihak, dimana satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah asset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas asset pada tanggal penyerahan. Sebagai kesepakatan pribadi antara dua pihak, forward contract diatur secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, oleh karena itu sifatnya disebut private (bergantung pada pribadi kedua belah pihak). Tujuan dari kontrak ini adalah untuk melindungi kedua belah pihak dari fluktuasi nilai asset yang mungkin terjadi selama kurun waktu tertentu, yaitu sejak kontrak ditandatangani hingga penyerahan atau pembayaran yang dilakukan.

    2) Future Contract

Menurut Hull (2006) kontrak berjangka merupakan perjanjian atau kesepakatan untuk membeli atau menjual asset tertentu pada saat tententu dengan atau pada harga tertentu dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Hal ini senada dengan definisi menurut Eiteman, dkk (2010) Kontrak future adalah sebuah alternatif dari kontrak forward yang menuntut penyerahan suatu jumlah faluta asing standar di masa depan dengan waktu, tempat, dan harga yang sudah ditentukan.

Future contract berbeda dengan forward contract dimana future contract bentuknya sudah standard (sudah dibuat baku), telah disekuritisasi dan diperdagangkan di pasar tententu, di tengah-tengah masyarakat. Kontrak tidak dilakukan secara pribadi oleh dua pihak, tetapi dilakukan melalui bursa yang terorganisir.

     3) Kontrak Opsi

Kontrak opsi pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu calls sebagai hak beli dan puts sebagai hak jual. Pembeli calls atau pemilik calls memiliki hak membeli asset tertentu pada harga tertentu dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sebaiknya pembeli put atau pemilik put memiliki hak menjual asset tertentu pada harga tertentu dan  pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.  Harga dalam kontrak disebut strike price atau exercise price, dan tanggal pada kontrak disebut maturity date. Gaya opsi ini ada dua, gaya Eropa dan gaya Amerika. Opsi eropa dapat diexercise hanya persis pada tanggal jatuh tempo saja, sedangkan opsi Amerika dapat diexercise kapan saja sepanjang hidup opsi atau selama opsi belum jatuh tempo maupun persis pada tanggal jatuh tempo.

    4) Swaps Contract

Merupakan kesepakatan antara dua pihak atau perusahaan untuk saling mempertahankan arus kas di masa tertentu (selama kurun waktu tertentu) yang akan datang. Kesepakatan ini ditentukan secara spesifik tanggal pembayaran tunai dan cara menghitung jumlah tunai yang akan saling dipertukarkan (dibayarkan masing-masing pihak). Biasanya di dalam perhitungan telah dipertimbangkan nilai yang akan datang, tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel-variabel lainnya yang relevan.

 

  1. G.     DEREVATIF MENURUT PSAK 55

Menurut PSAK 55 Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik berikut ini:

  1. Memiliki:
    1. a.      Satu atau lebih variabel pokok yang mendasari (under- lying) dan
    2. b.     Satu atau lebih jumlah nosional (notional amount) atau syarat pembayaran atau keduanya.
    3. Persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih (initial net investment), atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar.
    4. Persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus (net settlement), atau instrumen derivative dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut, atau persyaratan perjanjian mengakibatkan penyerahan aktiva sehingga penyelesaian yang terjadi secara substansial tidak berbeda dengan net settlement.

 

INSTRUMEN DERIVATIF MELEKAT

Instrumen derivative melekat harus dipisahkan dari kontrak utama dan diperlukan sebagai instrument derivative menurut pernyataan ini jika dan hanya jika seluruh criteria berikut dipenuhi:

  1. Karakteristik dan resiko instrument derivatif melekat tidak secara jelas dan erat berhubungan dengan karakteristik dan resiko ekonomis kontrak utama;
  2. Instrument derivative mencakup instrumen derivatif melekat kontrak utama tidak dinilai kembali sesuai dengan nilai wajarnya berdasarkan prinsip akuntasni yang diterima umum; dan
  3. Instrument terpisah dengan kondidi yang sama dengan instrument derivatif melekat adalah instrumen derivative yang tunduk pada persyartan ini.

 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

  1. Suatu entitas harus mengakui seluruh instrumen derivatifnya di dalam laporan posisi keuangan sebagi aktiva atau kewajiban berdasarkan hak atau kewajiban menurut perjanjian. Seluruh instrumen derivatif harus disajikan dengan nilai wajar.
  1. Apabila proyeksi arus kas pada masa yang akan datang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar, proyeksi arus kas tersebut harus diestimasi berdasarkan asumsi dan proyeksi yang wajar dan mendukung.
  2. Perubahan nilai wajar dari keseluruhan aktiva atau kewajiban keuangan untuk periode tertentu merupakan selisih antara nilai wajar pada awal periode (atau tanggal perolehan) dan akhir periode yang disesuaikan untuk mengecualikan :
    1. Perubahan nilai wajar yang diakibatkan berlalunya waktu; dan
    2. perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan pembayaran yang diterima atau dilakukan, seperti pengembalian sebagian nilai aktiva atau pelunasan sebagian kewajiban.

LINDUNG NILAI ATAS NILAI WAJAR

  1. Suatu entitas dapat memperlakukan instrumen derivatif sebagai lindung nilai atas resiko perubahan nilai wajar aktiva atau kewajiban atau porsi tertentu yang diidentifikasi (transaksi/saldo yang dilindung nilai) disebabkan oleh resiko tertentu.
  2. Apabila aktiva/kewajiban yang dilindungi diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar dilaporkan sebagai bagian ekuitas, penyesuaian untuk nilai tercatat transaksi/saldo yang dilindung nilainnya sebagimana dijelaskan harus diakui sebagai laba/rugi dan tidak sebagai bagian ekuitas untuk saling menghapuskan laba atau rugi instrumen lindung nilai.
  3. Suatu entitas dapat menghentikan secara prospektif pencatatan akuntansi seperti yang dijelaskan atas lindung nilai apabila satu dari kondisi berikut terjadi:
  1. Derivatif tidak berlaku lagi atau dijual, dikhiri atau dieksekusi; atau
  2. Entitas membatalkan tujuan hubungan lindung nilai atas nilai wajar.

 

PERSYARATAN LINDUNG NILAI

           Berikut ini merupakan beberapa persyaratan terjadinya lindung nilai, yaitu:

  1. Pada awal timbulnya lindung nilai, terdapat kebijakan-kebijakan tertulis mengenai lindung nilai, tujuan manajemen risiko entitas dan strategi untuk melaksanakan lindung nilai, termasuk identifikasi instrumen lindung nilai, transaksi/saldo yang dilindungi, sifat dari risiko yang dilindungi, dan bagaimana menilai efektivitas instrument lindung nilai dalam menutup risiko perubahan nilai wajar transaksi/ saldo yang dilindungi sebagai akibat dari risiko yang dilindungi. Entitas juga harus memiliki dasar yang wajar untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai.
    1. Pada awal timbulnya lindung nilai atas nilai wajar komitmen pasti, entitas harus menyusun dokumentasi formal yang mencakup penetapan metode pengakuan laba/rugi yang timbul dari komitmen yang dilindung nilainya beserta pencatatan aktiva/kewajiban yang timbul.
    2. Penetapan strategi manajemen risiko untuk lindung nilai tertentu dapat mengecualikan komponen tertentu dari perubahan nilai wajar lindung nilai derivatif tertentu, seperti perhitungan nilai tunai, dari penilaian efektivitas lindung nilai.
    3. Baik pada awal timbulnya lindung nilai maupun selama periode lindung nilai, hubungan lindung nilai diharapkan efektif untuk saling menghapuskan perubahan nilai wajar yang disebabkan oleh risiko yang dilindung nilai selama periode dimana lindung nilai berlaku. Penilaian terhadap efektivitas diperlukan pada saat laporan keuangan atau laporan rugi laba disajikan, dan paling tidak dilakukan setiap tiga bulan. Apabila instrumen lindung nilai (seperti kontrak opsi atthe-money) memungkinkan saling menghapuskan satu sisi laba/ rugi dari risiko yang dilindung nilainya, kenaikan (atau penurunan) nilai wajar instrumen lindung nilai diharapkan efektif dalam mengoffset penurunan (atau kenaikan) nilai wajar transaksi/saldo yang dilindung nilainya. Seluruh penilaian efektivitas harus konsisten dengan strategi pengelolaan risiko yang didokumentasikan untuk hubungan lindung nilai tertentu.
    4. Apabila opsi yang diterbitkan diperlakukan sebagai lindung nilai atas aktiva atau kewajiban, kombinasi dari transaksi/saldo yang dilindung nilai dengan opsi yang diterbitkan setidaknya laba mengandung kemungkinan atas hasil yang diperoleh dari perubahan menguntungkan pada nilai wajar dari instrumen gabungan sebesar kemungkinan kerugian dari perubahan yang tidak menguntungkan pada nilai wajar gabungan. Pengujian tersebut terpenuhi bila seluruh kemungkinan persentase perubahan yang menguntungkan pada variabel pokok (dari 0% sampai dengan 100%) akan menghasilkan laba atau rugi yang akan terjadi akibat perubahan yang tidak menguntungkan atas variabel pokok.

 

TRANSAKSI SALDO YANG DILINDUNGI NILAINYA

Suatu aktiva atau kewajiban memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai transaksi yang dilindung nilainya dalam lindung nilai atas nilai wajar apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:

  1. Aktiva/kewajiban yang dilindungi secara spesifik diidentifikasi sebagai keseluruhan atau sebagian dari aktiva atau kewajiban yang telah diakui atau dari komitmen yang belum diakui (unrecognized firm commitment). Aktiva/kewajiban yang dilindungi merupakan aktiva atau kewajiban tunggal (atau sebagian tertentu) atau portofolio dari aktiva sejenis atau portofolio dari kewajiban sejenis (atau sebagian tertentu).
    1. Apabila aktiva sejenis atau kewajiban sejenis dilindung nilai sebagai suatu kesatuan portofolio, masing-masing aktiva dan kewajiban individu memiliki risiko yang sama atas mana mereka dilindung nilai. Perubahan nilai wajar yang diakibatkan oleh risiko yang dilindung nilai untuk masing-masing aktiva/kewajiban individu dalam portofolio yang dilindung nilai diharapkan untuk memberikan reaksi proporsional terhadap perubahan nilai wajar akibat risiko yang dilindung nilai dari portofolio secara keseluruhan. Artinya, apabila perubahan nilai wajar dari portofolio yang dilindung nilai akibat risiko yang dilindung nilai adalah 10% selama periode yang dilaporkan, perubahan nilai wajar akibat dari risiko yang dilindung nilai untuk masing-masing aktiva/kewajiban dalam portofolio diharapkan berada dalam interval yang wajar, antara 9% sampai dengan 11%. Jika perubahan nilai wajar yang diharapkan sebagai akibat dari risiko yang dilindung nilai untuk masing-masing akun/kewajiban dalam portofolio berkisar antara 7% sampai dengan 13% tidak konsisten dengan ketentuan ini. Dalam menggabungkan pinjaman ke dalam suatu portofolio yang dilindung nilai, suatu entitas dapat memilih untuk mempertimbangkan beberapa dari karakteristik berikut: jenis pinjaman, jumlah pinjaman, jenis dan lokasi jaminan, jenis tingkat bunga (tetap atau variabel) dan coupon interest rate(untuk tingkat bunga tetap), jadwal pembayaran kembali, pembayaran pinjaman lebih awal (jika berfluktuasi), dan pembayaran yang diharapkan pada berbagai skenario tingkat bunga.
    2. Apabila aktiva/kewajiban yang dilindungi adalah bagian tertentu dari suatu aktiva atau kewajiban (atau dari portofolio aktiva sejenis atau portofolio kewajiban sejenis), transaksi yang dilindung nilai merupakan salah satu dari:

1)     Persentase tertentu dari seluruh aktiva atau kewajiban (atau dari seluruh portofolio)

2)     Satu atau lebih arus kas kontraktual tertentu (seperti bagian dari aktiva atau kewajiban yang merupakan nilai sekarang dari pembayaran bunga selama dua tahun pertama dari instrumen pinjaman untuk periode empat tahun)

3)     Opsi jual (put option), opsi beli (call option), tingkat bunga maskimum (interest rate cap), atau tingkat bunga minimum (interest rate floor) yang melekat pada aktiva atau kewajiban yang bukan merupakan derivatif melekat yang diperlakukan secara terpisah sesuai dengan paragraf 13 pernyataan ini.

4)     Nilai sisa investasi lessorpada perjanjian sewa guna usaha direct financingatau sales type lease.

5)     Apabila seluruh aktiva atau kewajiban merupakan instrumen dengan arus kas variabel, transaksi/saldo yang dilindung nilai tidak dapat dianggap sebagai arus kas tetap yang dituliskan dengan arus kas variabel secara implisit (implicit fixed-to-variable swap).

  1. Aktiva/kewajiban yang dilindungi mengandung risiko perubahan nilai wajar yang dapat mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan.
  2. Aktiva/kewajiban yang dilindungi bukan (1) aktiva atau kewajiban yang dinilai kembali berdasarkan perubahan nilai wajar yang diakibatkan risiko yang dilindungi yang dilaporkan pada pendapatan periode berjalan (contoh, apabila risiko valuta asing dilindung nilainya, aktiva dalam valuta asing dimana laba atau rugi transaksi valuta asing diakui sebagai pendapatan), (2) suatu investasi dicatat dengan metode ekuitas sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 14, (3) ke-laba atau rugi atas nilai wajar yang memenuhi persyaratan lindung nilai harus diperhitungkan sebagai berikut:

1)     Laba atau rugi instrumen lindung nilai harus diakui dalam pendapatan periode berjalan.

2)     Laba atau rugi (perubahan nilai wajar) dari aktiva/kewajiban yang dilindungi yang diakibatkan risiko yang dilindungi mengakibatkan penyesuaian terhadap nilai tercatat dari aktiva/kewajiban yang dilindungi dan diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.

  1. Apabila aktiva/kewajiban yang dilindungi diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar dilaporkan sebagai bagian ekuitas (seperti surat berharga yang tersedia untuk dijual), penyesuaian untuk nilai tercatat transaksi/saldo yang dilindung nilainya sebagaimana dijelaskan pada paragraf 33 harus diakui sebagai laba/rugi dan tidak sebagai bagian ekuitas untuk saling menghapuskan laba atau rugi instrumen lindung nilai.

 

PENURUNAN NILAI

Persyaratan untuk penurunan nilai diterapkan setelah akuntansi lindung nilai diterapkan selama periode tertentu dan nilai tercatat dari aktiva atau kewajiban yang dilindung nilainya telah disesuaikan menurut paragraph 33 pernyataan ini. Karena instrumen lindung nilai diakui secara terpisah dari aktiva atau kewajiban, nilai wajar atau arus kas yang diharapkan tidak dipertimbangkan dalam penerapan persyaratan penurunan nilai terhadap aktiva atau kewajiban yang dilindungi nilainya.

  1. a.      Lindung Nilai Arus Kas

Suatu entitas dapat memperlakukan instrumen derivatif sebagai lindung nilai atas risiko fluktuasi jumlah arus kas pada masa yang akan datang yang diakibatkan risko tertentu, dan dapat dikaitkan dengan aktiva dan kewajiban yang diakui.

Secara spesifik, lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat dapat di pertanggungjawabkan sebagai berikut:

  1. Jika strategi manajemen yang ditentukan oleh entitas untuk suatu hubungan maka komponen laba atau rugi yang dikecualikan akan diakui dalam laporan laba atua rugi periode berjalan
  2. Laba atau rugi harus diakui dalam laporan laba rugi atas sisa laba atau rugi         dari lindung nilai transaksi derivatif  

Akumulasi pendapatan komprehensif lain yang diakui sebagai bagian ekuitas secara terpisah yang berhubungan dengan transaksi yang dilindungi harus disesuaikan ke saldo yang paling rendah dari hal berikut ini:

  1. Laba atau rugi kumulatif dari transaksi derivatif
  2. Bagian dari laba atau rugi kumulatif diakui sebagai bagian ekuitas terpisah ke laporan laba   rugi
  3. b.     Lindung Nilai Valuta Asing

Suatu entitas dapat melakukan lindung nilai atas risiko valuta asing, seperti:

  1. Lindung nilai atas nilai wajar dari suatu komitmen yang belum diakui atau dari surat berharga yang tersedia untuk dijual
  2. Lindung nilai arus kas dari transaksi dalam valuta asing yang diperkirakan akan terjadi
  3. Lindung nilai atas nilai investasi bersih dalam kegiatan usaha di luar negeri.

PENGUNGKAPAN

Suatu entitas yang memiliki atau menerbitkan instrument derivatif (atau non-derivatif yang ditujukan untuk dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai harus mengungkapkan tujuan pemilikan atau penerbitan instrumen tersebut, latar belakang yang diperlukan untuk memahami tujuan tersebut, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Penjelasan yang dibuat harus dapat membedakan antara instrumen derivatif (dan instrumen nonderivatif) yang ditujukan sebagai instrumen lindung nilai wajar, instrument derivatif yang ditujukan sebagai instrumen lindung nilai arus kas, instrumen derivatif (dan instrumen non-derivatif) yang ditujukan sebagai instrumen lindung nilai atas risiko valuta asing dari investasi bersih pada kegiatan usaha di luar negeri, dan derivatif yang lain.

Penjelasan tersebut juga harus mengindikasikan kebijakan manajemen risiko entitas yang bersangkutan untuk setiap jenis lindung nilai, termasuk penjelasan mengenai aktiva/kewajiban dan jenis transaksi yang dilindungi. Untuk instrumen derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai, penjelasan yang dibuat harus menyatakan tujuan dari aktivitas derivatif yang dilakukan. Pengungkapan kualitatif mengenai tujuan dan strategi entitas tersebut untuk penggunaan instrumen derivatif akan lebih bermanfaat jika tujuan dan strategi dijelaskan sehubungan dengan profil manajemen risiko keseluruhan dari entitas yang bersangkutan. Jika memungkinkankan, suatu entitas disarankan, tetapi tidak diharuskan untuk memberikan pengungkapan kualitatif tambahan seperti yang dijelaskan di atas.

Sehingga pengungkapan dalam laporan keuangan lengkap untuk setiap periode pelaporan harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. a.      Lindung nilai atas nilai wajar

1)     Untuk instrumen derivatif, dan instrumen non-derivatif yang dapat menimbulkan laba atau rugi transaksi valuta asing sesuai dengan PSAK 10, yang ditujukan untuk dan telah memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai wajar untuk masing-masing aktiva/kewajiban yang dilindungi Laba/rugi bersih yang diakui dalam periode pelaporan yang mencerminkan :

 

 

  1. Ketidakefektifan suatu lindung nilai dan
  2. Komponen dari laba/rugi instrumen derivatif, jika ada, yang dikecualikan dari penilaian efektivitas suatu lindung nilai dan penjelasan mengenai dimana laba atau rugi bersih dilaporkan, dalam laporan laba rugi atau dalam laporan kinerja keuangan yang lain.

2)     Jumlah laba/rugi bersih yang diakui pada saat komitmen yang dilindungi tidak lagi memenuhi syarat sebagai lindung nilai atas nilai wajar.

  1. b.     Lindung nilai arus kas
    1. Untuk instrumen derivatif yang ditujukan untuk dan memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai arus kas dan untuk masing-masing transaksi yang dilindungi nilainya:

a)        Laba/rugi bersih yang diakui pada periode pelaporan yang mencerminkan (a) ketidakefektifan suatu lindung nilai dan (b) komponen laba atau rugi instrumen derivatif, jika ada, yang dikecualikan dari penilaian efektivitas suatu lindung nilai dan penjelasan mengenai dimana laba atau rugi bersih dilaporkan, dalam laporan laba/rugi atau dalam laporan kinerja keuangan yang lain.

b)       Penjelasan mengenai transaksi atau kejadian lain yang mengakibatkan reklasifikasi laba atau rugi yang dilaporkan dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain yang semula dilaporkan terpisah dalam bagian ekuitas menjadi laba/rugi, dan perkiraan jumlah bersih atas laba atau rugi yang tersisa pada tanggal pelaporan yang diperkirakan akan direklasifikasi menjadi laba/rugi dalam periode 12 bulan mendatang.

c)        Jangka waktu maksimum lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas pada masa yang akan datang untuk transaksi yang diperkirakan akan terjadi kecuali perkiraan transaksi yang berhubungan dengan pembayaran beban bunga mengambang atas instrumen keuangan yang ada.

d)       Jumlah laba atau rugi yang direklasifikasi sebagai laba/ rugi akibat dari dihentikannya lindung nilai arus kas, karena terdapat kemungkinan bahwa transaksi yang diperkirakan, tidak akan terjadi. Lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan usaha di luar negeri

  1. Untuk instrumen derivatif, dan instrumen non-derivatif yang dapat menimbulkan laba atau rugi transaksi valuta asing, yang ditujukan untuk dan memenuhi persyaratan sebagai instrument lindung nilai risiko valuta asing atas investasi bersih pada kegiatan usaha luar negeri, jumlah bersih laba/rugi yang dimasukkan dalam penyesuaian penjabaran kumulatif (cumulative translation adjustments) selama periode pelaporan diungkapkan.

Pengungkapan kuantitatif atas transaksi derivatif akan lebih bermanfaat, dan kemungkinan terjadinya salah pengertian dapat dikurangi, jika informasi serupa mengenai instrumen keuangan lainnya atau aktiva dan kewajiban non-keuangan yang berkaitan dengan instrumen derivatif karena suatu aktivitas, juga diungkapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam situasi demikian, suatu entitas disarankan, namun tidak diharuskan untuk memberikan suatu gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitasnya dengan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDI KASUS PT. INDOSAT TBK.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK menilai transaksi derivatif berupa lindung nilai (hedging) PT. Indosat Tbk merupakan hal yang wajar dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tetapi, otoritas pasar modal tetap akan meneliti kasus Indosat ini.

Berdasarkan keterangan dari direksi Indosat dan akuntan publik yang memeriksa laporan keuangannya, langkah lindung nilai terhadap utang dollar AS perseroan adalah hal yang wajar dan tak melanggar aturan. Itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian terhadap fluktuasi kurs rupiah, kata Fuad Rahmany, Ketua Bapepam.

Kasus Indosat mencuat pada tahun 2007 ketika anggota Komisi XI DPR, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan mengatakan, Indosat diduga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 323 miliar akibat salah kelola dalam transaksi derivatif pada tahun 2004-2006. Bapepam telah menelaah kasus ini. Namun, dari akuntan publik, Ernst & Young telah menyatakan transaksi derivatif itu wajar.

Secara terpisah, Direktur Keuangan Indosat Wong Heang Tuck mengatakan, kebijakan lindung nilai itu untuk mengelola potensi risiko dari fluktuasi kurs. Itu praktik umum yang dilakukan perusahaan di seluruh dunia yang memiliki utang valas, sementara pendapatan usahanya dalam mata uang lokal. Perseroan memiliki kebijakan lindung nilai paling sedikit 50 persen dari total utang dalam denominasi dollar AS. Pada akhir triwulan I-2007, kewajiban jangka panjang Indosat dalam dollar AS berjumlah 584 juta dollar AS. Sebanyak 400 juta dollar AS atau 69 persen di antaranya telah dilakukan program lindung nilai.

Kerugian derivatif, sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tahun 2004 sampai 2006, sebesar Rp 653 miliar. Porsi yang belum terealisasi merupakan transaksi atas nilai pasar wajar (marked to market) yang berjumlah lebih dari 50 persen. Dalam hal lindung nilai ini, untuk sisi utang kami mungkin merugi, namun dari sisi pendapatan kami meraih keuntungan. Jadi, sebaiknya dilihat dari sisi kerugiannya saja.

Marwan Batubara Anggota DPD RI Sewaktu posisi Dirut Indosat kosong karena diangkatnya Widya Purnama menjadi Dirut Pertamina (2004), pemerintah berupaya menempatkan pengganti. Namun Temasek menolak. Komisaris Utama Indosat, Peter Seah, mengatakan, “Posisi Dirut Indosat dikosongkan karena calon-calon yang ada tidak memenuhi kualifikasi.” Kita paham itu memang hak Temasek sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi hal ini dapat juga dianggap menistakan kemampuan SDM Indonesia.

Sadarkah kita bahwa asing telah sedemikian menentukan pada sektor strategis negara? Meskipun divestasi Indosat pada bulan Desember 2002 telah dilakukan dengan melanggar aturan, kita belum melihat upaya menyeluruh untuk menuntaskannya. Justru kita tersentak dengan temuan Anggota DPR Dradjad H Wibowo yang menyatakan bahwa transaksi derivatif Indosat berpotensi merugikan negara hingga Rp 323 miliar. Kita khawatir temuan terbaru tentang Indosat inipun akhirnya akan hilang tanpa penyelidikan yang tuntas. Me! Mengapa semua ini bisa terjadi? Kita khawatir memang ada oknum yang terus melindungi dan bekerja untuk kepentingan Temasek. Selalu mentok Saat Iluni UI Jakarta melaporkan kasus divestasi Indosat ke Kejaksaan Agung pada awal 2003, kita menaruh harapan besar mengingat antusiasnya Tim Kejasaan Agung meminta keterangan dan informasi. Namun setelah dua kali diundang ke Kejaksaan Agung, Iluni justru diminta mendengarkan presentasi hasil penyidikan yang menyimpulkan tidak adanya pelanggaran dan kerugian negara. Yang mengagetkan, Tim Kejagung menolak untuk menyerahkan hasil penyelidikan tersebut kepada Iluni. Kejagung pun tidak pernah menyampaikan kesimpulan penyelidikannya kepada publik. Selain kepada Kejagung, Iluni UI juga mengajukan gugatan actio popularis 133 tokoh nasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2004. Gugatan ini ditolak dengan alasan konsep gugatan actio popularis tidak diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Gugatan kembali ditolak dengan alasan yang sama saat banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta (2005) dan kasasi ke Mahkamah Agung (2006).

Ketiga lembaga peradilan tersebut tidak pernah memeriksa esensi materi gugatan berupa pelanggaran hukum dan kerugian negara, kecuali menolak karena tidak adanya aturan perundangan. Padahal bentuk gugatan actio popularis sudah pernah (2002) diajukan oleh suatu kelompok masyarakat dalam kasus TKI Nunukan, dan pengadilan memenangkan gugatan tersebut. Sekarang KPPU sedang giat-giatnya menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Temasek di Indosat dan Telkomsel. Kita mencatat banyaknya penolakan pakar dan pengamat atas langkah itu. Ada pula yang menuduh KPPU ditunggangi oleh pihak tertentu. Bahkan ada pula sejumlah berita yang menunjukkan pembelaan kepada Temasek. Mudah-mudahan KPPU tetap tegar untuk menuntaskan tugasnya dan menghasilkan keputusan yang mengutamakan kepentingan nasional. Kita tidak anti-investor asing dan tidak pula mengabaikan proses tender yang telah dilakukan. Kita justru mendukung langkah-langkah tersebut demi perbaikan ekonomi, sepanjang itu dilakukan sejalan dengan amanat konstitusi. Kita menolak keras oknum-oknum yang melindungi investror asing yang telah melanggar hukum, termasuk yang bekerja menjadi antek asing. Kita tidak sependapat dengan pernyataan tokoh dan beberapa tulisan yang mengatakan pembelian saham Telkomsel dan Indosat telah melalui proses tender, dan harus dihormati. Apakah disadari bahwa justru Temasek telah melakukan konspirasi jahat dan berbagai pelanggaran hukum dalam divestasi Indosat? Saat ini tindakan manipulatif juga masih berlangsung di perusahaan tersebut. Penggunaan ICL sebagai SPV dalam pembelian saham Indosat jelas melanggar Pasal 90 UU No 8/1995. Mengapa para tokoh ini diam? Jangan-jangan memang banyak orang-orang Indonesia yang bekerja untuk asing dengan berlindung di balik berbagai alasan yang sengaja ditiupkan oleh investor asing bersama kompradornya untuk mengamankan kepentingan. Dalam kasus transaksi derivatif Indosat, management letter dari auditor eksternal Indosat (Earnst & Young) kepada manajemen Indosat, pada 2004 dan 2005, telah menyatakan bahwa Indosat tidak memiliki kebijakan formal manajemen risiko atas transaksi derivatif yang dilakukan perusahaan. Akibatnya auditor tidak dapat menemukan adanya dokumentasi formal atas analisis keefektifan aktivitas lindung nilai yang diklaim telah dilakukan. Atas temuan tersebut, Earnst & Young sudah dua kali mengingatkan manajemen Indosat untuk membenahi kebijakan formal manajemen risiko atas instrumen derivatif. Aktivitas hedging Indosat yang tidak memenuhi persyaratan PSAK, tidak dapat dikategorikan sebagai hedging. Oleh sebab itu, kita mempertanyakan pernyataan Ketua Bapepam, Fuad Rahmany, yang mengatakan bahwa berdasarkan keterangan manajemen Indosat dan akuntan publik, disimpulkan tidak ada pelanggaran (Investor Daily, 8 Juni 2007). Fuad mengatakan Bapepam akan menelaah kasus tersebut. Kalau memang masih menelaah, mengapa dikatakan kesimpulan yang berisi ‘tidak ada pelanggaran’? Apakah ini dilakukan dalam rangka menggiring opini untuk kepentingan Temasek? Apakah Bapepam menilai wajar jika auditor sekelas Earnst & Young sampai setiap tahun harus mengingatkan manajemen Indosat mengenai kelemahan material yang terjadi dalam transaksi derivatif ini? Apakah Bapepam sudah memeriksa Earnst & Young dalam kasus ini? Kita meminta Bapepam bekerja objektif dan independen dari pengamanan kepentingan Temasek atas nama keamanan investasi asing. Meskipun Earnst & Young sudah menyimpulkan bahwa transaksi derivatif Indosat bukan hedging, Direktur Keuangan Indosat, Wong Heang Tuck, berkali-kali mencoba meyakinkan publik dan Bapepam bahwa itu adalah hedging. Padahal kasus-kasus seperti ini telah membangkrutkan Bank Exim akibat kerugian 2,23 miliar dolar AS (sekitar Rp 20 triliun), juga membangkrutkan Bank Duta pada tahun 1991. Oleh sebab itu tidak salah jika banyak pakar menyatakan bahwa transaksi derivatif seperti ini merupakan pelanggaran hukum berat yang pelakunya harus dipidanakan. Prospek buram Kita perhatikan cukup banyak oknum yang secara sadar atau tidak, telah bekerja untuk kepentingan asing dengan melanggar berbagai aturan dan mengabaikan kepentingan negara. Hasilnya, berbagai sektor strategis kita sudah dukuasai asing, sehingga tidak dapat mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, tidak sedikit elemen masyarakat yang melakukan advokasi agar lembaga-lembaga terkait melakukan perbaikan dan para oknum penyeleweng diusut tuntas dan dituntut secara hukum. Namun, oknum-oknum yang memiliki jaringan luas, serta didukung oleh si penjajah itu demikian kuat untuk dihadapi. Akibatnya, penjajahan tersebut akan terus berlangsung dan kita hanya akan menjadi pekerja dan kuli di negeri sendiri. Bagaimanakah prospek penyelesaian kasus derivatif dan penggelapan pajak Indosat? Tampaknya, kalau kita tidak punya harga diri kasus tersebut akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu. Ikhtisar – Penyelesaian dugaan pelanggaran hukum yang terj!
adi dalam penjualan Indosat belum terlihat bakal diselesaikan dengan serius. Beberapa upaya hukum yang ditempuh banyak pihak selalu menemukan jalan buntu. Masuknya investor asing sebenarnya tidak jadi soal jika berlangsung sesuai hukum. Kita melihat banyak oknum yang secara sadar atau tidak telah bekerja untuk kepentingan asing.

 

CONTOH KASUS KECURANGAN DERIVATIF PADA PT. INDOSAT TBK.

Pada laporan keuangan periode 2006, PT. Indosat melaporkan adanya kerugian sebesar Rp 438 miliar yang di klaim sebagai ”Rugi dari perubahan nilai wajar atas transaksi derivatif-bersih” (Loss on Change in Fair Value of Derivatifes-Net). Pengakuan atas kerugian ini muncul karena perusahaan tidak menerapkan PSAK sebagaimana mestinya.

Dalam PSAK no 55 ”Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktifitas Lindung Nilai” disebutkan bahwa transaksi derivatif mensyaratkan adanya dokumentasi formal atas analisa manajemen resiko dan analisa efektifitas transaksi jika ingin melindungi resiko dari transaksi derivatif ini. Selain itu suatu entitas diwajibkan pula untuk melaporkan setiap transaksi derivatif paling tidak setiap tiga bulan dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam surat yang ditujukan kepada manajemen Indosat (management letter) pada tahun 2004, 2005 dan 2006, auditor eksternal Indosat menyarankan pihak manajemen Indosat untuk segera membenahi kebijakan formal manajemen resiko yang berkaitan dengan transaksi derivatif yang dilakukan oleh Indosat sebesar US$ 275 juta atau sekitar Rp 2,5 trilliun. Transaksi derivatif ini meliputi 17 kontrak perjanjian dengan berbagai institusi keuangan.

Kasus ini memberikan contoh dari besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan di Indonesia diakibatkan tidak adanya analisa yang memadai terhadap transaksi derivatif yang akan dilakukan. Akibat kerugian ini pula negara kehilangan potensi pajak baik atas laba bersih perusahaan maupun atas deviden yang dibagikan.